PERSNEWS.INFO, NASIONAL – Jakarta, Kamis (26/8/21) seminar online secara virtual aplikasi zoom meeting dan channel youtube BPSDM TV secara resmi dibuka oleh Bapak Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, serta laporan disampikan oleh Bapak Drs. Endang Dwikorachmat, M.M, (Analisis Kepegawaian Ahli Madya Sekretariat BPSDM Kemendagri).
Peserta yang mendaftar ada 302 orang dan yang mengikutI zoom ada 214 orang. Waktu penyelenggaran dilaksanakan 1 hari pada hari kamis, 26 Agustus 2021 secara virtual Aplikasi Zoom Meeting dan Channel YouTube BPSDM TV. Tujuan Seminar online ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan SDM Aparatur terhadap tata kelolaan pemerintahan yang efektif, bersih, demokratis dan terpercaya guna memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap setiap aspek penyelenggaraan negara.
Manfaat seminar online diantaranya :
- Peserta dapat mengtahui masalah dan tantangan dalam pengelolaan informasi dalam keterbukaan informasi;
- Peserta mampu memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah menuju pelayanan publik yang transparan dan akuntabel; dan
- Peserta dapat memperoleh inspirasi dan pemerintah jawa tengah terhadap keterbukaan informasi publik sebagai provinsi yang paling informatif.
Bapak Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, membuka secara resmi seminar online ini, serta memberikan arahan terkait seminar online Pengelolaan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Tema : “Pengelolaan SDM Aparatur”.
“Saya sungguh mengapresiasi seminar online ini mudah-mudahan seminar ini bisa dikembangkan dan dilanjutkan terkait dengan topik yang lain. Terimkasih kepada seluruh Narasumber yang sudash mengisi acara pada hari ini dan Para Peserta yang mengikuti seminar online ini”, ucap Teguh Setyabudi dalam sambutan awal nya.
Teguh melanjutkan, sejalan dengan pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden Periode 2019-2024, menegaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembangunan Infrastruktur akan menjadi prioritas utama untuk periode ke-2, dalam kepemimpinan Bapak Presiden disebutkan pembangunan SDM menjadi prioritas utama dalam membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu penetahuan dan teknoilogi, dan bekerja sama dalam membangun Indonesia.
Revolusi Teknologi Informasi dan Komuniasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintahan untuk melakukan pengelolaan keterbukaan informasi dan komunikasi publik serta mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah dengan menerapkan inovasi Aparatur Negara melalui penerapan pemerintahan berbasis elektronik (E-Goverment) yaitu Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintahan aparatur sipil negara serta masyarakat dan pihak lainnya. Bentuk pelayanan publik diperlukan untuk membentuk citra dan reputasi pemerintahan.
“Citra dan reputasi pemerintahan di bentuk dari informasi yang diterima individu. Jika informasinya positif, maka citra dan reputasinya positif. Sebaliknya jika informasinya negatif, maka citra dan reputasinya juga negatif. Tentunya harapan citra dan reputasi yang positif, tetapi untuk pencapain seperti ini tidaklah mudah, untuk itu sebuah lembaga pemerintah secara fokus harus berupaya terus-menerus untuk membangun citra dan reputasi yang positif tersebut. Dan harus sesuai dengan kenyataan dengan kebijakan-kebijakan tersebut”, penjelasan Teguh.
Para Sumber Daya Manusia ASN (Aparatur Sipil Negara) di tuntut untuk mampu meningkatkan kompetensi di bidang informasi publik. Informasi menjadi peranan penting di komoditas masyarakat, keterbukaan informasi begitu sangat penting karena masyarakat selalu mengawasi dan menunggu kebijakan sehingga informasi yang akurat guna mewujudkan tata kelola negara yang baik dan bersih (Good Governance) dan (Cleen Governance) itulah yang yang harus diwujudkan.
Karena di dalam (Good Governance) terdapat hal-hal penting diantaranya:
- transparansi,
- akuntabilitas,
- adanya partisipasi dari masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu bahwa kewajiban pemerintah yaitu menyejahterakan masyarakat. Sehingga bagi saya keterbukaan informasi publik harus ada tanpa ada diskriminasi” ujar Teguh.
Keterbukaan informasi tidak semudah menampilkan informasi dan data, namun ini adalah sebuah dinamika tantangan yang kompleks, sehingga tidak sekedar memberikan data dan menjelaskan fenomena serta bagaimana kita menjelaskannya melalui kebijakan publik. Hal ini tidak bersifat permanen karena tantangannya selalu berubah. Pada saat yang sama juga masyarakat disuguhi oleh segala macam informasi dari berbagai sumber yang tidak selalu akurat.
“Saya turut mendukung kepada seluruh penyelenggara pemerintahan yang memiliki kepedulian terhadap keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya, kami mengundang Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait yang memiliki corong terdepan untuk menghadapi tantangan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab moral yang sangat penting”, tegas Teguh.
Pada dasarnya membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dapat dilakukan dengan dua hal yaitu:
- Dengan menunjukan hasil kerja nyata dan menyusun strategi komunikasi efektif
- Serta membentuk sikap serta perilaku dari orang yang di beri kepercayaan.
Humas pemerintah seharusnya dapat memenuhi kedua hal di atas dengan peran yang kreatif dan berpikir strategis.
@Sumber berita, https://bpsdm.kemendagri.go.id/berita/page/441
(Redaksi)
