Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah: prinsip atau asas konsensualitas di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat di buat secara “bebas bentuk” dan di buat tidak secara formal melainkan konsensual.

Asas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia dapat disimpulkan dari

Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

Jadi pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas maka perjanjian di anggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (‘consensus’) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat di buat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

Prinsip atau asas “kekuatan mengikat persetujuan” menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain.

Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan landasannya dalam ketentuan:

Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Di dalam Pasal 1339 KUH Perdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang.”

prinsip atau asas kebebasan berkontrak yakni:

  1. para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing
  2. setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya
  3. para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, antara lain dapat disimpulkan dalam rumusan-rumusan Pasal-pasal 1329, 1332 dan 1338 ayat (1) KUH Perdata.

  • Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

  • Pasal 1332 KUH Perdata menguraikan bahwa:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

  • Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

@Sumber Berita, https://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum

(Redaksi)

 169 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan