PERSNEWS.INFO – Provinsi Kepri. Dari dunia akademisi suara pendemokrasian dan penemuan dengan lantang menandakan syiar kebenaran. Tertulis sebagai Pengamat Politik Adji Suradji Muhammad, seorang yang memiliki cukup banyak Titel Sarjana, Pengajar Universitas Negeri di Kepri, dan juga Adji selalu dapat objekan menjadi Panitia Seleksi (PANSEL), terakhir rekrut Anggota KPU Provinsi Kepri Priode 2018-2023. Dari sebuah media siber Adji secara terbuka dan dapat dijadikan ‘Catatan’ kepada rakyat, khususnya rakyat Kepri di Pilgub Kepri.
Diketahui bahwa Klarifikasi adalah Penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Apakah dengan hanya Maaf bisa disebutkan Klarifikasi?. Seperti peribahasa “Sebagai banteng ketaton”, Lis Darmansyah salah satu Petinggi PDI Perjuangan (PDIP) di Kepri memberikan batas waktu 2X24 Jam kepada Adji Suradji Muhammad, namun apakah benar Lis Darmansyah sekretaris DPD PDIP Kepri itu akan ambil langkah hukum terhadap apa yang sudah dinyatakan bahwa Adji Suradji Muhammad sudah merugikan nama baik PDI Perjuangan?. Bukankah mengungkap suatu kebenaran itu baik, terlebih orang itu seorang Ahli atau Pengamat Politik, secara logikanya sudah pasti apa yang di ungkap Adji ada dasar/data/fakta.
Persoalan melepaskan status ‘Plt‘ Isdianto, yang sampai saat ini terasa tidak semudah ketika Isdianto menjadi Wakil Gubernur Kepri (karena H.M. Sani, abang kandungnya meninggal dunia). Padahal pada waktu itu Isdianto melepaskan jabatannya sebagai ASN dan Kepala Dispenda Kepri (lompat dari Pejabat Birokrat menjadi Politikus).
Penyebab kenapa ‘Plt’ itu menjadi sulit, akhirnya terkuak di buka selebar-lebarnya untuk masyarakat oleh Adji Surajadi Muhammad bahwa Partai berlambang banteng itu sampai lakukan “Permainan”.
Pengamat Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Adji Suradji Muhammad menduga adanya permainan dari partai PDIP. “Secara politik, saya menduga bahwa ada terkaitan statusnya pak isdianto kenapa berlarut-larut dengan pilgub 2020, salah stunya misalnya secara politik, kan pak isdianto sudah menyatakan akan maju dengan menggunakan kendaraan lain,” ucapnya, (petikan berita dari sijori today.com, tertanggal 19/6/2020).
Pengamat artinya Orang yang meneliti atau yang mengawasi. Jika Adji Surajadi yang bekerja di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dompak – Kota Tanjungpinang itu sudah dapat legalitas atau verifikasi menjadi Pengamat Politik, apakah bisa dikenakan tindakan hukum pernyataannya tersebut, bukankah pernyataan sebagai Pengamat Politik itu berarti Dia sudah meneliti (ada data atau fakta) terlebih dahulu?.
Dalam perihal rasa ‘kekecewaan‘ terhadap komitmen ucapan mungkinkah bisa jadi dasar?. Berikut ini petikan di Batampos. co. id tertanggal 23/2/2020 berjudul Isdianto “Tegaskan Tetap Setia Kepada PDIP” ;
“Pak Isdianto sampai detik ini masih memegang KTA PDIP. Beliau resmi masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Daerah DPD PDIP Provinsi Kepri. Saya orangnya blak-blakan, bukan saya saja yang merasakan baru-baru ini kayaknya Pak Isdianto menjauh dari saya, tapi teman-teman pers pasti juga merasakan dan tahu hal tersebut, seakan ada nuansa bahwa Pak Isdianto mau maju sendiri sebagai bakal calon Kepri 1 bukan dari PDIP. Tapi itu semua terbantahkan. Pak Isdianto tetap pada komitmen awalnya ingin mendampingi saya,” ujar Soerya saat membuka Rakerda I DPD PDIP Provinsi Kepri di Hotel Harmoni Batam Centre, Sabtu (22/2/2020) siang.
“Itu prinsip dan aturan dasar PDIP, semua kader, pengurus dan anggota harus bisa menjalankan aturan satunya kata dengan perbuatan. Kalau perkataannya sudah begini, nyatanya di akhir lain atau membelot, ya pastinya PDIP tak akan mau menampung. Perbuatan dan perkataan harus selaras. Cita-cita, visi misi yang sudah dicanangkan harus dijalankan,” tegasnya.
Lalu, apa yang menyebabkan Isdianto tidak pegang ucapan/komitmen?. Apakah sosok seorang Isdianto begitu esensial akan misi PDIP kedepannya?.
“Supaya pak isdianto tidak mempunyai kewenangan penuh mengelola provinsi ini,” tandasnya. Pernyataan Pengamat Politik Adji, petikan berita dari sijori today.com, tertanggal 19/6/2020.
Apakah tujuan ucapan Pengamat Politik Adji?. Apakah status ‘Plt’ bisa hilang jika tidak ada ‘Permainan’ PDIP?, lalu jika status Isdianto jadi ‘Gubernur Kepri’ apakah bisa menjadikan Isdianto berkewenang penuh terhadap usaha-usaha Isdianto nantinya maju di Pilgub, diantaranya;
- Kepentingan, akan mempengaruhi suara seluruh ASN, pegawai Honor dan keluarga saudara mereka di seluruh Provinsi Kepri?.
- Kebutuhan donatur, hambatan penempatan kepala dinas?.
- Keuntungan Kelancaran ‘Proyek’, seperti di kampus Umrah lancar terealisasi?.
Upaya untuk memenangkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sudah tentu dilakukan oleh sebuah Partai, namun ada prinsip etika politik. Etika Politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik Partai Politik. Etika politik juga sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan politik.
Apakah segitu hebatnya Isdianto hanya status “PLT” sampai mendapatkan permainan politik bukan dari tingkat DPC atau DPD PDIP di Kepri?. Kepastiannya persoalan kenapa selama ini Isdianto masih status ‘Plt’ Gubernur Kepri sampai saat ini, khususnya rakyat di Provinsi Kepri sudah mendapatkan kejelasan penyebabnya, sesuai berdasarkan ‘statement’ Pengamat Politik Adji yang ungkapkan secara terbuka karena soal “Permainan Politik” yang bukan bukan lagi dari tingkat DPC atau DPD PDIP di Kepri, tapi kata Adji ini permainan politiknya PDIP. Supaya Pak Isdianto tidak mempunyai kewenangan penuh mengelola provinsi ini”.
Klarifikasi adalah Penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Apakah dengan hanya Maaf bisa disebutkan Klarifikasi?. Jika hanya Maaf, apakah setiap Anggota Partai PDI Perjuangan bisa mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu adalah menebar Hoaks, lalu status hukumannya?.
(Redaksi / Ogi “Jhenggot”)
